Menteri Sosial (Mensos) Tri Rismaharini naik pitam saat mendapati ada bantuan sosial (bansos) warga Tangerang yang dipotong oleh oknum pendamping.

Hal itu diketahui Risma saat melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke dua titik lokasi di Kota Tangerang. Ia menerima aduan warga bahwa ada pungutan Bantuan Sosial Tunai (BST) dan nilai Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) atau program sembako tidak sesuai ketentuan.

Baca Juga:

1. Jokowi Buka Suara Soal Kritik dan Julukan dari BEM UI
2. Penjualan Hewan Kurban di Tengah Pandemi Covid-19, Sepi Pengunjung
3. Jokowi: Polri Harus Berwajah Ramah & Mengayomi Masyarakat

“Kamu dananya dipotong oleh siapa? Sebut namanya, jangan takut, ada polisi di sini yang siap menindaklanjuti,” ujar Risma pada penerima bansos di Karang Tengah, Kota Tangerang.

Salah seorang warga mengaku pernah dimintai Rp 50 ribu oleh oknum pendamping untuk mendapat BST dari Kemensos.

Sementara pada Bansos BPNT Risma mendapati ada nilai bahan pokok yang tidak sesuai dengan ketentuan, yakni kurang dari Rp 200 ribu.

“Kalau ada yang tidak jujur bahkan minta-minta kepenerima, jangan dikasih, bu. Kasih tahu saya, kantor saya di Salemba Nomer 28, atau kirim surat, biar langsung saya tindak,” tegas Risma.

Tidak hanya itu, Risma juga menemukan dugaan kecurangan oleh oknum pendamping penerima bansos seperti menyimpan kartu ATM dan pin ATM penerima bansos. Seharusnya, pin ATM itu hanya diketahui oleh pemeliknya saja yang juga sekaligus penerima bantuan.

“Ibu, ini saya kasih tahu kalua ATM, pin dan kartu sembako itu harus dipegang ibu sendiri, engga boleh disimpan oleh orang lain,” kata Risma.

Dalam masa penanganan pandemi Covid-19, Kementerian Sosial (Kemensos) memiliki tiga program pemberian Bantuan Sosial, yaitu Bantuan Sosial Tunai (BST), Program Keluarga Harapan (PKH) dan kartu sembako Bantuan Pangan Nontunai (BPNT). Mengetahui hal tersebut, Risma merasa sangat kecewa karena penyaluran Bansos di Tangerang disalahgunakan dengan dimintai pungutan.

Pemerintah Pusat secara resmi melarang aktivitas mudik Lebaran. terkait hal itu, bagi masyarakat yang hendak keluar dan masuk Kota Tangerang wajib memiliki Surat Izin Keluar-Masuk (SIKM).

“Jadi, jika masyarakat mau bepergian di luar wilayah aglomerasi, seperti Jabodetabek, itu wajib menyertakan SIKM,” ujar Asisten Daerah (ASDA) I Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Kota Tangerang Ivan Yudhianto.

Ada beberapa kriteria untuk mengurus SIKM bagi para pekerja sektor informal atau non-pekerja. Hal itu sesuai dengan Surat Edaran Nomor 13 Tahun 2021 yang dikeluarkan Satgas Covid-19.

Baca Juga:

1. Jokowi Targetkan Indonesia Bebas Sampah 2025
2. Jokowi Buat Perpres Baru Tentang Badan Siber dan Sandi Negara
3. Jokowi Minta BMKG Gencarkan Peringatan Cuaca Ekstrem

“Ada empat kegiatan masyarakat yang diperbolehkan mengurus SIKM, yaitu kunjungan keluarga sakit, kunjungan duka keluarga meninggal, ibu hamil yang didampingi satu orang keluarga, dan kepentingan persalinan yang didampingi maksimal dua orang,” papar Ivan.

Lebih lanjut masyarakat yang ingin memiliki SIKM dapat mengurus ke kantor kelurahan sesuai domisili dan membawa surat pengantar dari RT dan RW setempat.

Sementara itu, masa aktif SIKM hanya berlaku untuk satu kali perjalanan saja. Warga yang akan kembali masuk ke wilayah kota Tangerang juga diminta membawa SIKM.

“Hanya satu kali, nanti kalau mau balik lagi ke sini (Kota Tangerang), wajib mengurus SIKM kembali,” dia memungkasi.

Usai Penyerangan terduga teroris di Mabes Polri Jakarta, Pengamanan Mako Polres di Tangerang diperketat. Seperti yang terpantau di Mako Polresta Tangerang di kawasan Pemda Tangerang, Kecamatan Tigaraksa. Selain dijaga ketat oleh anggota, kawasan tersebut pun dipasang pagar kawat berduri.

“Menyikapi perkembangan, saya perintahkan Kasat Sabhara untuk parkiran samping penjagaan kita tutup kawat duri,” kata Kapolresta Tangerang Kombes Pol Wahyu Sri Bintoro memerintahkan Kasat Sabhara Kompol Agus Haerudin.

Baca Juga:

1. Prancis Tegaskan Akan Terus Lawan Ekstremisme Islam
2. Serukan Boikot Produk Prancis, Erdogan Ditantang Tutup Pabrik Renault
3. Pernyataan Kontroversial Macron Soal Islam, Negara Arab Ramai-ramai Boikot Produk Prancis

Wahyu juga memerintahkan semua personel piket menggunakan pengaman lengkap seperti rompi, helm, serta senjata api. Dan juga ia mengintruksikan personel yang memiliki tugas penjagaan agar tidak berjaga di luar pagar.

Lalu memerintahkan petugas penjagaan untuk memeriksa dan menggeledah semua masyarakat yang hendak mengakses area parkir Polresta Tangerang.

“Untuk penjagaan, semua masyarakat yang masuk harus digeledah barang bawaannya, dan meninggalkan kartu identitas,” terang Wahyu.